EKONOMI DUNIA

Suar Suroso:

KRISIS MONETER DUNIA KAPITALIS
DAN HARAPAN PADA SOSIALISME

(1)

Dunia kapitalis dilanda krisis. Bermula dari krisis moneter Wallstreet. Pemerintah George W. Bush terpaksa mengucurkan 700 miliar dollar untuk menalangi lembaga-lembaga moneter yang bangkrut itu. Saham-saham di bursa saham New York, London, Frankfurt, Tokio, Seoul, Singapura, Jakarta, Sydney pada anjlok. Demikian pula di Hongkong, dan Shanghai. Para pemegang saham terperanjat, terpana. Dalam sekejap, kekayaan lenyap. Hantu pengangguran mengancam kaum pekerja. Kehidupan rumah tangga yang sudah terbiasa dengan budaya kredit “besar pasak dari tiang” jadi porak poranda. Malapetaka melanda dunia kapitalis.

Para pengamat ekonomi dunia menyuarakan kengerian akan krisis dunia moneter ini. Banyak yang teringat akan kebenaran tulisan Marx, bahwa krisis ekonomi tak terelakkan dalam sistim kapitalisme. Tidak sedikit yang menyatakan “neo liberalisme telah gagal”. Harian Pravda Russia menulis: “the way of life Amerika sudah mati”. Di Indonesia kian garang hujatan pada “maffia Berkeley” yang mendalangi gagasan perekonomian rezim orba. Bahkan mengutuk para pengagum teori “pasar bebas”. Dan setelah hampir sepertiga abad di bawah rezim orba mulut dirajut, yaitu mempropagandakan sosialisme dilarang, kembali muncul suara mendambakan sosialisme.

Yang terjadi adalah krisis moneter yang lebih dahsyat dari “depresi besar” tahun 1929, yang menimbulkan Perang Dunia kedua. Lebih hebat dari krisis moneter melanda Asia 1997. Inilah krisis moneter terhebat dalam sejarah kapitalisme. Direktur IMF Dominique Strauss-Kahn mengungkapkan, ketakutan dunia internasional terhadap kebangkrutan sejumlah lembaga keuangan besar yang berpusat di AS dan Eropa telah mendorong ekonomi ke arah kehancuran. Michel Camdessus, mantan Direktur Pelaksana IMF, menyatakan bahwa akar krisis adalah minimnya peraturan yang mengontrol sektor keuangan AS. Pemimpin negara Kelompok 20 (G-20), dan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, menyayangkan sikap AS yang sangat tidak tanggap terhadap masalah kredit macet yang melilit beberapa lembaga keuangan berskala internasional. Komite Pembangunan Bank Dunia dan IMF, dalam komunikenya menyatakan: "Negara berkembang dan dalam peralihan dapat mengalami konsekuensi serius dari setiap pengetatan kredit berkepanjangan atau kemunduran global yang berkelanjutan." Perdana Menteri Inggeris Gordon Brown mendesak Eropa agar meniru rencana yang dia siapkan, yaitu menerapkan paket penyelamatan ekonomi. Dan mengatakan: "Bagi Eropa, taruhannya sangat tinggi. Sekarang ini adalah ujian bagi semua orang. Tidak ada satu negara pun yang bisa lepas dari keadaan seperti ini”.

Ketidakpercayaan atas liberalisasi ekonomi sudah dikumandangkan para ahli dan politisi di Amerika sendiri. Majalah Newsweek edisi 7 Januari 2008 memuat tulisan kolumnis Robert J Samuelson yang berjudul "Selamat Tinggal pada Perdagangan Bebas". Robert Skidelsky, anggota Majelis Tinggi Inggris, guru besar emeritus ekonomi politik pada Warwick University menyatakan: “Ambruknya Lehman Brothers dan terpaksa dijualnya Merrill Lynch, dua di antara nama-nama paling besar di dunia keuangan, menandai berakhirnya suatu era”. Selandjutnya dia menulis dalam The Washington Post 19-10-2008: “ We all hope that the new Nobel laureate Paul Krugman is right that the rescue operations taken in the past couple of weeks may be enough to stem the financial crisis. But the wreckage may be with us for a long time to come.” “Semua kita mengharap bahwa pemenang hadiah Nobel yang baru Paul Krugman adalah benar bahwa operasi-operasi penyelamatan yang dijalankan beberapa minggu ini adalah cukup untuk membendung krisis moneter ini. Tapi kerusakan akibatnya akan tinggal bersama kita untuk waktu yang panjang”. Kolumnis Philip Stephens menulis dalam The Financial Times 9-10-2008, bahwa “Pelajaran besar yang diperoleh adalah bahwa Barat tidak bisa lagi memandang tatatertib dunia menurut kemauannya. Selama lebih dari dua abad AS dan Eropa sudah memaksakan hegemoninya di bidang ekonomi, politik dan kultural. Zaman itu sedang berakhir”.

Dengan judul The End of Laissez-faire, Sri-Edi Swasono menulis dalam Jawa Pos: “Krisis keuangan AS timbul karena kerakusan kapitalisme. Kredit awut-awutan untuk melampiaskan kekayaan, suatu affluency selera mewah masyarakat AS, saat ini melaju dan mengakibatkan kredit berkembang tanpa kehati-hatian”. Menurut Christianto Wibisono: “Dengan krisis keuangan yang dipicu oleh ‘tsunami Wall Street’, AS juga kehilangan status dan citra sebagai model kisah sukses kejayaan ekonomi. Malah menjadi biang keladi dan sumber keterpurukan ekonomi dunia. Selanjutnya dia menulis: “Dana-dana surplus RRT, Jepang, Singapura, dan Timur Tengah yang dikelola dan dimiliki oleh negara dalam wadah yang sekarang disebut Sovereign Wealth Fund (SWF) membuktikan bahwa otoriterisme bersih, bisa lebih efektif mengakumulasi modal ketimbang liberalisme Wall Street yang tidak terkontrol hingga bursa terjun bebas ke jurang keambrukan.”

Rudi Hartono menulis: “krisis yang terjadi sekarang ini berikut tindakan-tindakan politik yang diambil pemerintah AS telah melahirkan sejumlah kesimpulan; pertama, krisis ini telah berdampak luas dan susah dipulihkan dalam waktu singkat, melahirkan ketidakpercayaan terhadap ‘kemanjuran model ekonomi Anglo-Amerika’ atau telah menggugurkan keyakinan orang terhadap ‘neoliberalisme’ dan ‘Washington consensus’. Boleh jadi, system ini sudah tamat riwayatnya; dan krisis ini telah memerosotkan wibawa dan hegemoni AS dalam geopolitik global”.

Antara News menyiarkan tulisan Akhmad Kusaeni berjudul Neo-Libealisme Telah Mati. Antara lain dikemukakannya: “Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat menjadi bukti sakaratul maut sistim pasar bebas. Neoliberalisme telah mati! Neoliberalisme yang selama ini diagung-agungkan telah runtuh. Salah satu pilar penyangga liberalisme ekonomi adalah pasar bebas. Biarkan si "invicible hand" mengatur segalanya berdasar hukum "supply and demand".

Dengan judul “Tiongkok menjadi kiblat”, Ryan Kiryanto menulis dalam Suara Pembaruan: “Keangkuhan ekonom dan ahli keuangan AS menjadi bahan olok-olok analis Eropa. Pasar bebas yang menjadi ‘agama ekonomi’ kapitalis AS, berakhir sudah. Dana talangan sama saja dengan subsidi. Padahal, selama ini para ekonom AS sangat ‘tabu’ dengan yang namanya subsidi”. Selanjutnya Ryan Kiryanto menulis: “tanpa harus berpikir terlalu lama, inilah saatnya untuk melakukan reformasi terhadap cara pandang terhadap kedigdayaan AS. Indonesia yang begitu besar, memiliki potensi sumber daya alam (SDA) tak terbatas serta letak geografis yang cukup strategis sehingga sebetulnya tak harus bergantung kepada AS lagi”. “Lalu, adakah negara yang bisa dijadikan sandaran? Ada! Kini harapan ada pada Tiongkok”.

Disamping kembali mencuatnya nama Marx karena teori ekonominya yang ternyata benar dalam hal terjadinya krisis ekonomi dalam sistim kapitalisme, tidak sedikit penulis mendambakan sosialisme sebagai jalan keluar dari kebangkrutan kapitalisme.

Kini kian mengalir berita duka, memaparkan nestapa menimpa rakyat banyak: perusahaan-perusahaan tutup usaha, kehilangan lapangan kerja jadi oenganggur, kekayaan lenyap karena anjloknya saham, keluarga yang rukun damai

Sampai kapan ini semua ?

(Bersambung)