Bungarampai ini berisi tulisan-tulisan, baik yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku, mau pun yang belum atau tidak dibukukan.

20 Oktober 2009

PERISTIWA MADIUN, Realisasi Doktrin Truman Di Asia

IX. Amerika Serikat Dan Peristiwa Madiun.

Peranan Belgia.

Dalam usaha menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, masalah perkembangan pengaruh komunis di Indonesia menjadi benang merah perhatian ketiga anggota Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara dibentuk atas putusan Dewan Keamanan PBB 25 Agustus 1947. Dengan Resolusi 31, Indonesia dan Belanda diminta melakukan perundingan damai dibawah pimpinan sebuah komisi Jasa-Jasa Baik. Dalam pembentukan Komisi ini, Indonesia memilih Australia, dan Belanda memilih Belgia. Belgia dan Australia memilih Amerika Serikat sebagai Ketua Komisi. Pemerintah Belgia mengangkat mantan Perdana Menteri Paul van Zeeland, Australia mengangkat Thomas Chritcley dan Amerika Serikat diwakili oleh Coert Du Bois. Sebagai anggota Komisi Tiga Negara, dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Belgia ikut memainkan peranan penting. Menurut pejabat pemerintah Belgia, sikap Belgia mengenai masalah Indonesia tidaklah secara langsung dipengaruhi oleh ketakutan akan ekspansi Uni Sovyet, akan infiltrasi komunis di Indonesia atau ketakutan akan komunisme. Walaupun bersikap bebas, mengenai masalah-masalah penting yang menentukan, Belgia mengalami tekanan dari Amerika.
Dalam bulan Oktober 1945, Duta Besar Belgia di London berpendapat bahwa “agitasi kaum nasionalis nampaknya tidaklah diilhami oleh Moskow” ( AMBZ 1945: Cartier de Marchiennes). Satu tahun kemudian, konsul Belgia Vanderstichelen di Batavia memperingatkan: “.... Tan Malaka, namanya perlu diingat karena peranannya sebagai pemimpin komunis, yang dapat pendidikan di Moskow, masih akan memainkan peranan dalam revolusi...” (AMBZ 1946: Vanderstichelen aan Spaak). Maka perlu diperhitungkan terdapatnya komunis di Indonesia. Tanggal 24 Mei 1947, Duta Besar Nemry mengajukan kepada Spaak, Perdana Menteri, Menteri Luarnegeri Belgia, pertanyaan berikut: “Haruskah dilenyapkan kekuasaan politik Sukarno, dan dengan secara diam-diam mendukung yang lainnya yang mendapat perintah Sovyet, yang kekuatannya kian bertambah besar untuk menentang negara Barat tertentu …” (AMBZ 1947: Nemry aan Spaak). Menurut Nemry, beberapa bulan kemudian sungguh-sungguh terjadilah usaha komunis yang bagaikan hal yang dengan sendirinya: “….jelaslah ada usaha Sovyet, tetapi itu tidak memainkan peranan sangat penting dalam peristiwa-peristiwa ini”. (AMBZ 1947, Nemry aan Spaak). Selanjutnya lebih dapat dipastikan, bahwa “para peneliti tidaklah mendapatkan bukti-bukti mengenai adanya tangan-tangan Sovyet” (Glorieux 1990:: 19). Dalam dokumen-dokumen arsip tidaklah terdapat masalah-masalah yang tegas mengenai keterlibatan Belgia sekitar keberadaan komunis di Indonesia. Menurut pandangan pejabat Belgia, “dalam musim panas 1948, Washington memberikan dukungan pada Belanda mengenai masalah Indonesia. Amerika menjadi tidak sabar ketika Persetujuan Renville tidak mencapai hasil yang diharapkan dan pengolahan dalam Komisi Jasa-Jasa Baik sering tak mencapai hasil. Belgia berpendapat bahwa pendirian Belanda yang kaku selalu menimbulkan kesulitan”. (Glorieux 1990: 60.)

Sesudah kunjungan Du Bois, wakil Amerika dalam Komisi Jasa-Jasa Baik pada bulan Mei 1948 ke daerah Republik Indonesia, Amerika melihat bahwa kaum nasionalis Indonesia bukanlah lagi inkompeten, doktriner dan anti-Barat. Menurut G.J.Homan, “lebih baik bersikap bersahabat dengan Amerika Serikat, walaupun jelas tampaknya Republik Indonesia ingin membuka hubungan dengan Uni Sovyet”. (Homan 1990: 127.)
Homan menerima politik containment, yang bagi pandangan Amerika mulai tahun 1948 juga berlaku buat Asia. Pada saat itu pasukan komunis di Tiongkok selalu mencapai kemenangan penuh atas Chiang Kai Shek. Kegagalan politik-Tiongkok Amerika – politik membendung perkembangan komunis -- menjadi kian jelas. Menurut Homan, “Washington berpendapat bahwa perkembangan masalah di Indonesia mengandung bibit-bibit yang seperti di Tiongkok, yaitu kekuatan komunis kian berkembang”. (Glorieux 1990: 61). R.McMahon dan J.Gaddis memandang bahwa bertambah kerasnya sikap Amerika terhadap Belanda tak lebih dan tak kurang sebagai pernyataan anti-kolonialisme dari Amerika. Menurut kedua penulis ini, “tidak ada tanda-tanda tampilnya kaum komunis sesudah Belanda mundur dari Indonesia”. ( McMahon 1981: 1945-1949. Ithaca,) dan (J. Gaddis 1998: 58).

Dari penolakan Belgia atas usul Plan Du Bois-Chritchley dalam Komisi Jasa-Jasa Baik, konsul Amerika di Jakarta mengirim laporan kepada pemerintahnya mengenai sikap wakil Belgia, Herremans: “Herremans yang tidak kompeten menyebabkan meningkatnya kekecewaan wakil Amerika Serikat”. (Livengood 1948: 59.)

Menurut Drooglever, semenjak September 1948 terjadi perobahan orientasi Washington. Drooglever menyatakan bahwa “kembalinya Suripno dan Musso, pemimpin-pemimpin komunis yang dapat didikan Moskow, menyebabkan meningkatnya kegelisahan Amerika dalam tahun 1948. Terdapat desas-desus bahwa Musso mereorganisasi kaum komunis dengan maksud merebut kekuasaan sebagaimana halnya model Cekoslowakia”. (Drooglever 1996: 492) “Dan tak ada kemajuan mengenai usul delegasi Amerika” (FRUS 1948: 157). Wakil Amerika yang baru, “Merle Cochran, mengajukan usul baru, dengan maksud cepat mencapai hasil”. (Taylor 1960: 142-153). Cochran adalah seorang diplomat dengan kedudukan yang lebih tinggi dari pendahulunya. Sesungguhnya, hanyalah sedikit pembaruan dalam usul Cochran itu. Semua usul-usul dalam plan du Bois-Critchley terdapat di dalamnya, karena itu harapan untuk ditolak oleh sidang Komisi sangat jelas. Tanggal 14 September Spaak, “Menteri Luarnegeri Belgia, – melalui Duta Besar Belgia di Amerika, Silvercruys – mendapat pesan dari Kementerian Luarnegeri Amerika, supaya usul itu jangan ditolak” (AMBZ 1948, Silvercruys aan Spaak). Hal ini disampaikan kepada Diplomat Herremans, dan diminta supaya bertindak sesuai dengan petunjuk Kementerian Luarnegeri Belgia. (AMBZ 1948: Spaak aan Herremans.) Pada saat itu dia sendiri sudah merasakan tanda-tanda sikap Amerika, yaitu ”dalam perkembangan keadaan sekarang ini, Amerika Serikat tidaklah bersikap pasif terhadap munculnya satu pemerintah komunis...…biar mengorbankan kepentingann salah satu yang terlibat” (AMBZ 1948: Herremans aan Spaak.) “Tekanan yang datang dari Amerika Serikat menyebabkan Belgia lebih memberikan perhatian penuh. Dan karena takut bahwa Belgia dan Belanda akan terisolasi sepenuhnya, maka Direktorat Politik Kementerian Luarnegeri mewakili Spaak, meminta Belanda untuk memperlunak sikap”. (Glorieux 1990:, 61). Akhir Oktober 1948 Belanda dan Indonesia akhirnya menerima plan Cochran. Belanda menerima inisiatif Amerika, dalam pada itu menyiapkan aksi polisionil yang kedua. Jadi, wakil Belgia dalam Komisi Tiga Negara yang mendapat tekanan, bersikap mengikuti petunjuk Amerika Serikat.

Peranan Australia.
Dengan menilainya sebagai sahabat, Pemerintah Indonesia memilih Australia untuk jadi anggota KTN. Sikap simpati gerakan buruh Australia terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan nasional, menyebabkan para pemimpin Indonesia menghargai Australia. Pemerintah Australia disikapi sebagai Pemerintah Partai Buruh. Di kalangan kader pimpinan PKI terdapat rasa respek pada Partai Buruh Australia. Tapi Pemerintah Partai Buruh ini memegang prinsip bekerjasama dengan Amerika Serikat dan ingin mencegah berkuasanya komunis di Indonesia.. Dalam tahun 1948, Pemerintah Australia menjalankan politik regional yang bertolak dari pandangan Amerika Serikat dan Inggeris terhadap Republik Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan.
Dalam bulan April 1948, Dr. Herbert V. Evatt, Menteri Luarnegeri menyatakan bahwa “salah satu dari prinsip-prinsip politik luarnegeri Partai Buruh adalah memperkokoh keamanan daerah Pasifik dengan bekerjasama dengan Amerika Serikat” Perdana Menteri Ben Chifley dan Menteri Luarnegeri H.V. Evatt menghindari dan tak memandang penting kepentingan Belanda. Sikap ini mengancam kerjasama Australia dengan persekutuan Barat. Bertolak dari keadaan konflik Indonesia, Australia menempuh politik luarnegeri yang bebas. Dalam tahun 1948 Kementerian Evatt menekankan bahwa Asia Tenggara dan terutama Tiongkok merupakan segi yang krusial bagi politik luarnegeri Australia. Di bawah kekuasaan Belanda, ketidak-stabilan di Indonesia dipandang sebagai sesuatunya yang potensial bagi dasar berkembangnya kegiatan komunis. Kementerian luarnegeri Australia menilai bahwa Indonesia merdeka yang “dipimpin” oleh Australia akan mencegah pemberontakan komunis di masa depan di kepulauan itu, dan akan mencegah jatuhnya ke bawah payung Partai Komunis Tiongkok. Selama tahun-tahun itu, Inggeris dan Amerika Serikat mempertahankan posisinya semula mendukung Belanda. Pada masa itu, Inggeris dan Amerika Serikat terus memberi suara menentang soal-soal mengenai Republik Indonesia di PBB. Akhirnya, dalam pemungutan suara di New York Desember 1948, Australia bersama Selandia Baru mendukung pengesahan satu resolusi, dimana Amerika menentang dan Inggeris abstain.Terdapat kepercayaan di Canberra, bahwa sebagai akibat dari keseimbangan politik, maka di Indonesia kian meningkat agitasi sayap kiri. Sebelumnya, konflik-konflik sudah menimbulkan ketidak-tenangan dalam negeri dan kemungkinan akan terbentuknya pemerintahan kiri.
Akhir Agustus 1948, wakil Australia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik, Thomas Critchley, mengirim tilgram ke Kementerian Luarnegeri Australia dengan penilaian bahwa “situasi di Indonesia memburuk dengan cepat” (Critchley 1996: 268.). Selanjutnya tilgram itu menyatakan bahwa “Pemerintah Hatta mendapat tekanan dari fihak kiri yang mendukung tawaran Russia”. Tanggal 2 September 1948, Eaton mengirim tilgram ke Kementerian Luarnegeri dengan analisa tentang berbahayanya situasi politik dalam negeri Indonesia. “Terdapat tuntutan dari golongan kiri dalam Republik agar pemerintah Hatta meletakkan jabatan dan membentuk pemerintah dengan kabinet parlementer. Sesudah dikeluarkan dari pemerintah, golongan kiri mengembangkan posisi militan yang meningkat dan ekstremis baik mengenai politik dalam dan luarnegeri, terutama semenjak kedatangan Musso, komunis Indonesia dari Moskow”. (Eaton 1948: 271 ).
Australia melakukan analisa atas kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat Indonesia yang sedang bertarung. Kekuatan komunis menjadi pusat perhatian. Disamping itu terdapat: “Golongan Sjahrir yang didominasi oleh kaum doktriner dan bermaksud mencari penyelesaian. Mereka adalah moderat, berwatak ‘middle of the road’. Kecenderungan intelektual dari golongan ini adalah bersandar pada teori Sjahrir tentang perkembangan gerakan nasionalis Asia yang masuk dalam kubu dunia ketiga mempertahankan keseimbangan antara Komunisme Sovyet dan Kapitalisme Amerika. Pengaruh tokoh-tokohnya tidak dapat diabaikan terutama pada saat ini dikala mereka menentang Komunisme......Dengan kedatangan Suripno dari Eropa Timur bersama veteran komunis Musso dari Moskow, situasi mencapai taraf baru. .... Akhir Agustus dibentuk “politbiro” Partai komunis yang diperluas yang diorganisasi sebagai suatu Kabinet dan sekretariat Pemerintah, dengan Amir Sjarifuddin memegang Pertahanan dan Suripno Luarnegeri. Tak obahnya bagaikan negara dalam negara. Dalam sikap resminya kaum Komunis baru ini tampak menahan diri dan tidak menyatukan dirinya dengan tuntutan ekstremis dari kalangan ekstremis yang menuntut segera menghentikan perundingan dengan Belanda”

”Semenjak akhir Mei, komunis mendapat perlawanan dari kalangan Trotskis pengikut Tan Malaka. Kaum komunis berada dalam posisi kuat menantang Hatta dan Pemerintahnya atas dasar bahwa mereka tidak berbuat apapun bagi situasi dalam negeri Republik”.

”Kerjasama atau kompromi dengan kaum kiri yang dianggap sama dengan Komunisme Sovyet sudah tidak mungkin. Republik jadi terpecah dalam dua kubu yang kedua pihaknya bersenjata”.
Menjelang keberangkatan Menlu Belanda Stikker ke Washington, dalam sebuah tilgram rahasia dari Den Haag, Evatt menyampaikan, bahwa:“Saya baru saja menyelesaikan konsultasi yang cukup memuaskan dengan Menteri Luarnegeri. Dia akan berangkat ke Washington malam ini untuk mendiskusikan usul-usul Cochran dengan Kementerian Luarnegeri. Yang sangat menjadi perhatiannya adalah keinginannya untuk mencapai penyelesaian secepat mungkin dengan Hatta. Dia memandang hal ini sebagai langkah utama untuk mematahkan ancaman serius grup-grup ekstremis komunis.” (Australian 1948: Evatt to Burton). Ini disusul tilgram Eaton yang menyatakan:“Partai Masyumi menyelenggarakan sidang luarbiasa tanggal 4 dan 5 September dan mengambil pernyataan sebagai berikut: … Islam adalah menentang komunisme dan imperialisme” (Australian 1948: Eaton)
Kementerian Luarnegeri Australia memberi petunjuk kepada Dubesnya di Washington: “Menteri Luarnegeri Belanda sedang di Washington mendiskusikan usul-usul Cochran dengan Kementerian Luarngeri Amerika. Sampaikanlah segera kepada Kementerian Luarnegeri AS hal-hal berikut: “Critchley melaporkan dari Jakarta, bahwa Hatta memegang posisinya dengan baik dan terjamin mendapat dukungann kuat dari KNIP serta Tentara. Walaupun demikian, dia akan bertindak dengan hati-hati sementara ini: suatu usaha untuk membuka kembali perundingan atau mengambil tindakan keras terhadap unsur komunis bisa menjurus ke clash besar-besaran, sedangkan persiapan Pemerintah dengan hati-hati bisa mendapat kedudukan yang lebih kuat dan waktu beberapa minggu”. ( Australian 1948: 17 September, IMMEDIATE SECRET). Dalam situasi yang sangat genting di Indonesia, semua menjurus pada usaha mendukung dan memperkuat kedudukan Hatta untuk menghadapi kekuatan komunis.

Peranan Amerika Serikat

Sebuah laporan CIA pada 14 November 1947 menyatakan: “Di Indonesia dan Indocina, para penduduk setempat sudah bisa meraba, bahwa usaha-usaha Perancis dan Belanda untuk dapat berlangsung kembali berkuasa adalah berkat bantuan Amerika Serikat. Keresahan penduduk terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kemampuan Perancis dan Belanda di Asia Tenggara berkat pelaksanaan bantuan Plan Marshal”. “Pada akhir 1947, tatkala perekonomian Belanda dan Perancis mulai pulih kembali, pengaruh komunis di kedua negeri itu mulai menurun. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan itu, kaum komunis mulai mencapai kemenangan di Tiongkok, maka menghadapi perkembangan ini Amerika Serikat menjadi khawatir akan perluasan pengaruh komunisme di Asia – tidak saja di Jepang, akan tetapi juga daerah-daerah pemberontakan anti-kolonialis – terutama di Indonesia dan Vietnam. Maka Pemerintah Truman ketika itu mendukung kembalinya kekuasaan kolonial untuk menangkal meluasnya komunisme”:. (Kahin, 1995: 30-31). Politik Amerika membantu kaum kolonial Belanda dan Perancis adalah dengan tujuan utama: supaya kedua kekuasaan kolonial ini bisa menangkal perkembangan pengaruh komunisme. Politik ini berubah setelah melihat adanya kemungkinan terbentuknya pemerintahan nasional yang anti komunis di Indonesia dan Vietnam.

Dengan menjadi Ketua Komisi Tiga Negara, Amerika Serikat bisa memainkan peranan langsung dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Di balik itu Amerika menggunakan kesempatan untuk realisasi Doktrin Truman. Selama bulan Juli sampai September tahun 1948, dari korespondensi Merle Cochran dan Kementerian Luarnegeri Amerika dapat dengan jelas dicatat usaha melaksanakan Doktrin Truman, membendung perkembangan komunisme di Indonesia.
Setelah mengetahui bahwa Pemerintah Hatta dapat dijadikan andalan dalam membendung perkembangan kekuatan komunis, Amerika Serikat sangat memperhatikan perkembangan situasi dalam hubungan dengan stabilitas Pemerintah Hatta. Amerika sangat khawatir akan kemungkin digulingkannya Pemerintah Hatta.Tanggal 21 Juli 1948, dalam tilgram Charlton Ogburn di Jakarta kepada Menteri Luarnegeri Marshall di Washington disampaikan: “Diperoleh bukti-bukti adanya tekanan politik dan ekonomi terhadap pemerintah Hatta. Sarana pengangkutan dan komunikasi memburuk untuk bisa menjangkau semua daerah. Walaupun pemimpin-pemimpin Republik berusaha menunjukkan kemampuan mereka menguasai keadaan, namun nampaknya pemerintah ini tidak akan bisa bertahan lama. Apabila ternyata Hatta tidak bisa menanggulangi situasi, maka terutama ada elemen-elemen yang menarik keuntungan dari bertambahnya kekacauan.
Poster di jalan utama kota Jogjakarta, yang dipasang oleh partai sayap kiri, sambil menyerukan kesetiaan pada Rusia bersamaan dengan itu menyerukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Walaupun menurut pengamat Barat dan mayoritas pemuda serta intelektuil Indonesia, pergeseran ke kiri ini masih bisa dibalikkan.
Waktu mendesak. Sekarang gelagatnya semakin tampak menuju ke keadaan yang tidak bisa dikendalikan, kekacauan, dan komunis akan menguasai gerakan nasionalisme. Kelihatannya Komisi Tiga Negara telah lumpuh. Kemungkinan tidak akan ada lagi sidang-sidang komisi. Mungkin hanya Dewan Keamanan yang akan diadakan setelah minggu ini. Kecuali jika keadaan bisa diubah secara radikal dengan menggunakan elemen-elemen baru”. (Ogburn 1948: 267).

21 Juli 1948, dalam keadaan Indonesia diultimatum dengan ancaman serangan militer Belanda, Frank Graham menyatakan, bahwa Amerika Serikat tidak dapat menekan Belanda agar tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi dapat menekan untuk memastikan berlangsungnya plebisit di kemudian hari.

Amerika Serikat mengganti wakilnya dalam KTN dengan Merle Cochran. Disamping itu, Gerald Hopkins, penasihat urusan politik luarnegeri dari Presiden Truman, John Coast, Campbell dan 5 “diplomat” lainnya, dipindahkan dari New Delhi dan Bangkok ke Yogyakarta. “Dalam perjalanannya ke Indonesia, Merle Cochran mampir di Belanda, mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Beel dan Menteri Luarnegeri Van Boetzelaer serta Menteri Urusan Seberang Lautan, Jonkman. Dalam pertemuan ini dibicarakan masalah bahaya komunis dan aksi-aksi subversi” (Morrien 1982: 145). Amerika khawatir dan telah mengambil langkah-langkah guna mengatasi kian meluasnya pengaruh URSS di Indonesia.

Masalah membasmi kekuatan kaum merah menjadi inti dari Doktrin Truman. Realisasinya di Indonesia berlangsung liwat kegiatan rahasia di kalangan pemegang kekuasaan negara. Pada 21 Juli 1948 diselenggarakanlah pertemuan Sarangan, yaitu “pertemuan antara dua orang Amerika, Gerard Hopkins, penasihat urusan politik luarnegeri dari Presiden Truman, dan Merle Cochran, wakil Amerika pada Komisi Jasa-jasa Baik PBB dengan enam orang Indonesia: presiden Sukarno, Mohammad Hatta, Natsir, Sukiman, Sukamto dan Roem”. (Vaillant 1951: 154). “Pertemuan Sarangan yang rahasia itu telah menelorkan putusan yang bernama ‘Red Drive Proposals’ – Usul-Usul Pembasmian Kaum Merah--. Dengan Kaum Merah tidak hanya dimaksudkan kaum komunis, akan tetapi semua aliran dan elemen yang anti-imperialis. Menyangkut urusan biaya untuik melaksanakan ‘Red Drive Proposals’ yang sudah disetujui kedua belah pihak itu, Pemerintah Indonesia menerima uang dari State Department (Kementerian Luarnegeri Amerika Serikat) sebanyak 56.000.000 dolar, yang diterima langsung dari Biro Konsultasi Amerika Serikat di Bangkok. Singkatnya, ‘Red Drive Proposals’ adalah rencana yang diajukan kepada Pemerintah RI oleh para diplomat Pemerintah Amerika Serikat untuk membasmi gerakan demokrasi rakyat anti-imperialis”. (Bintang Merah 1951: 39-52.)
Berlangsung kerjasama yang erat antara Belanda dan Amerika menghadapi perkembangan pengaruh komunis di Indonesia. Butterworth, Direktur Urusan Timur Jauh di Kementerian Luarnegeri AS sesudah mendengar dari pejabat Belanda, Mr Helb, mengusulkan, “agar diambil penyelesaian secara tepat terhadap keadaan yang memburuk ini. Yang dimaksud dengan keadaan memburuk itu adalah laporan Helb yang menyatakan situasi komunis menjadi sangat serius di Indonesia, dan dilaporkannya bahwa Pemerintah Belanda mungkin harus mengambil tindakan terhadap golongan komunis. Dia mengakui sulit untuk membedakan antara komunis yang menyatakan diri sebagai nasionalis dengan nasionalis yang sebenarnya”. (Butterworth 1948: 296)

Hasil diplomasi Suripno yang dapat membuka hubungan RI dengan Uni Sovyet sangat tidak diingini Amerika. 16 Agustus 1948 Konsul Jenderal Amerika di Jakarta berkirim tilgram kepada Menlu Marshall menyatakan “supaya diperhatikan korespondensi sebelumnya tentang Suripno dan perundingannya dengan Rusia. Suripno sudah sampai di Jogjakarta. Ia berbicara dalam pertemuan yang diadakan oleh Badan Kongres Pemuda tanggal 13 Agustus 1948. Dikatakannya antara lain, bahwa kesalahan-kesalahan yang diperbuat pada revolusi ini disebabkan oleh tidak adanya persatuan nasional yang kuat, dan pendirian sepihak politik luarnegeri RI. Suripno juga berpendapat bahwa pertukaran misi konsuler dengan Rusia akan memperkuat posisi Republik, dan Republik akan bisa menarik keuntungan dari konflik Rusia-Amerika. Ketika masuk Indonesia, Suripno membawa sekretarisnya, Suparto. Sekarang ternyata oknum ini adalah Musso, seorang nasionalis generasi lama yang telah meninggalkan negeri kira-kira 25 tahun yang lalu. Menurut pers Jogjakarta, Musso telah diterima dan berbicara lama dengan Soekarno pada 13 Agustus 1948”. (FRUS 1948: Vol. VI 302-303).

Kembalinya Musso dan Suripno ke Indonesia sangat mendapat perhatian dan merisaukan Amerika, bahkan membayangkan akan membahayakan bagi Pemerintah Hatta. Amerika menyangsikan tentang dapatnya Pemerintah Hatta bertahan. Cochran menyampaikan laporannya kepada Menlu Marshall 26 Agustus 1948: “Mengingat hal-hal lain, kembalinya Suripno ke Jogja dengan ditemani Musso yang dididik di Moskow, kami meragukan pemerintah Republik yang sekarang akan bisa bertahan lebih dari beberapa minggu, kecuali jika diberi kesempatan melanjutkan perundingan dengan Belanda atas dasar Renville. Sementara orang malah tetap ragu, apakah pemerintah yang sekarang akan bisa bertahan walaupun kesempatan di atas diberikan. Pemerintah apa pun yang akan menggantikannya pasti berhaluan kiri. Menurut Kantor Berita Antara, SOBSI dalam pernyataannya tanggal 23 Agustus, menuntut pembatalan perjanjian Linggarjati dan Renville”. (FRUS 1948: Vol. VI 307).

Rencana fusi Partai Sosialis dengan PKI sebagai pelaksanaan Resolusi Jalan Baru Bagi Republik Indonesia sangat mendapat perhatian Amerika. Dikhawatirkan peristiwa ini akan memperkuat gerakan komunis dan membahayakan Pemerintah Hatta. Duta Besar AS di Belanda berkirim tilgram kepada Menlu Marshall tanggal 3 September 1948 menyatakan bahwa “kabar-kabar mengenai fusi antara Partai Sosialis di bawah pimpinan Sjarifoeddin dengan Partai Komunis sangat mengganggu. Bahwa Belanda belum melawan komunis di Hindia Belanda dengan lebih keras, ini disebabkan oleh karena takut tindakan yang demikian justru akan mempercepat jatuhnya Kabinet Hatta. Sudah pasti pemerintah Belanda tidak bermaksud menjatuhkan pemerintah Hatta. Ini karena alasan yang sama, seperti halnya Amerika Serikat, bahwa pemerintah yang menggantikannya akan dikuasai oleh komunis”. (FRUS 1948 Vol. VI: 317).

7 September 1948, Konsul Jenderal AS di Jakarta Livengood mengirim tilgram kepada Menlu Marshall: “Masjumi memutuskan untuk mendukung politik Hatta melawan elemen-elemen pengacau yang merusak negara, PNI juga akan mendukungnya. Laporan-laporan dari Jogja menunjukkan, bahwa Hatta mendapat dukungan sebanyak 60% di Badan Pekerja KNIP”.“Selanjutnya dikemukakan, seorang informan republiken di eselon atas kemarin memberi tahu staf Konsulat Jenderal, bahwa garis pemisah sudah jelas ialah non-komunis melawan komunis, bahwa Masjumi akan tetap anti-komunis, bahwa Hatta bersedia mengambil tindakan keras terhadap elemen-elemen pengacau; bahwa Hatta bisa berunding dan menandatangani sebuah persetujuan; bahwa akan ada kesukaran dalam pelaksanaan persetujuan, dan Hatta akan meminta pertolongan. Selanjutnya, bahwa Belanda menawarkan bantuan, tetapi Republik menolak. Akhirnya sumber itu mengatakan, bahwa Hatta ingin mengetahui posisi resmi Amerika Serikat, terutama mengenai bantuan terhadap Republik dalam melawan komunis”. (FRUS 1948 Vol VI : 324-325).

Menurut Lacy, jurubicara Kementerian Luarnegeri Amerika, Bagian Asia Tenggara, Amerika Serikat yakin bahwa beberapa langkah harus diambil segera untuk mendukung Hatta, jika tidak, terdapat bahaya penggantian pemerintah oleh Komunis. Oleh karena itu, Cochran diinstruksikan untuk menyerahkan usul-usul di Batavia dan Jogjakarta secara serentak”. “Amerika Serikat jelas sangat khawatir akan pertumbuhan kekuatan komunis di Republik”. (Australian 1948: Cablegram 1028)
Bahwa Hatta mendapat dukungan Amerika Serikat untuk melawan komunisme ditunjukkan oleh tilgram Menlu Marshall kepada Konsul Jenderal AS Livengood di Jakarta. Berkenaan dengan pertanyaan Livengood, tanggal 9 September 1948, Menlu Marshall memberi jawaban: ”Anda boleh dengan hati-hati memberi tahu Hatta sebagai berikut: Pemerintah Amerika Serikat dengan segala cara yang praktis akan membantu pemerintah Indonesia yang demokratis non-komunis agar berhasil menahan tirani komunisme”. (Menlu Marshall 1948: 327).
Dalam tilgram tanggal 17 September 1948 dinyatakan bahwa berlangsung pertemuan antara Stikker, Menteri Luarnegeri Belanda, dengan para pejabat Kementerian Luarnegeri AS di Washington. “Cochran dan Kemlu AS bertekad membendung kekuatan komunis di Indonesia yang semakin bertambah, dan bahkan kalau dimusnahkan: kami merasa ancaman komunis di Indonesia sangat gawat dan dekat; menurut hemat kami ancaman komunis di Republik ini hanya dapat diselesaikan melalui Hatta; karena campurtangan Belanda di Republik ini, menurut pendapat kami hanya akan segera mempersatukan nasionalisme dan komunisme dalam satu front bersama melawan agresi Belanda. Stikker sangat berhati-hati dalam menjelaskan niat pemerintahnya untuk memperkuat kedudukan Hatta, dan dengan begitu menciptakan kondisi agar komunisme di Indonesia bisa sukses dihancurkan”. (FRUS 1948 Vol. VI: 345).

Pada 17-21 September 1948 di Washington berlangsung perundingan antara Menteri Luarnegeri Amerika Serikat Marshall dengan Menteri Luarnegeri Belanda Stikker. Menjawab pertanyaan wartawan mengenai perspektif perkembangan komunisme di Asia Tenggara, Stikker menyatakan: “Justru inilah yang sedang dibicarakan dengan Menlu Marshall”. Sambil menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap masalah ini, “dia menyatakan sebagai berikut: pertama, komunisme telah memperluas pengaruhnya di daerah yang dikuasai Belanda; dan di daerah Republik Indonesia; kedua, gerakan itu telah mengganggu negara-negara Barat untuk memperoleh bahan-bahan strategis dari Asia Tenggara, terutama dari Indonesia; ketiga sebagaimana Amerika Serikat mengakui bahaya kebangkitan komunis di Malaya, maka Amerika harus mengetahui dengan tepat, bahwa kekuatan Belanda ditujukan untuk membasmi komunisme di Indonesia”. (Kyamilyev 1972: 210-211).
Konsul Jenderal AS di Jakarta tanggal 20 September mengirim tilgram kepada Menlu Marshall: “Musso dan dan Partai Komunis telah merebut kekuasaan di Madiun dan mendirikan apa yang dinamakam Pemerintah Sovyet di bawah pimpinannya, menurut siaran pidato radio yang berlangsung selama 20 menit oleh Sukarno dari Jogja; demikian diberitakan kepada Konsulat Jenderal oleh seorang peneriman berita siaran radio itu.
Sukarno menyerukan agar semua republiken membantunya, dengan mengatakan bahwa, siapa pun yang menangkap Musso akan membantu menyelamatkan Republik. Dikabarkan juga, bahwa keadaan darurat perang telah diumumkan”.

Campurtangan dan bantuan Amerika bagi Pemerintah Hatta untuk membasmi komunisme di Indonesia sangat jelas. 20 September 1948 Cochran berkirim tilgram kepada Menlu Marshall menyatakan: “Saya bertemu Hatta pada jam 01.05 siang ini. Dia mengatakan sidang kabinet pagi ini membicarakan pemerintah dalam keadaan darurat untuk menangani situasi komunis. Sidang malam akan memutuskan mengenai rencana delegasi Amerika Serikat. Hatta mengatakan, delegasi republik akan memberi jawaban tertulis kepada delegasi Amerika besok.
Saya mengatakan, krisis ini memberi kesempatan pada pemerintah republik untuk menunjukkan kesungguhannya dalam menumpas komunis. Ini akan mengesankan bagi dunia, pada saat ketika Menlu Belanda telah menegaskan pada kita tentang perlunya aksi bersama di Timur Jauh untuk menumpas komunis. Saya mengatakan, Kementerian Luarnegeri Amerika menaruh perhatian terhadap ancaman komunis pada pemerintah RI yang moderat. Saya menambahkan, dengan gembira saya akan merekomendasikan kepada kepada pemerintah Amerika Serikat tentang cara-cara yang praktis untuk membantu pemerintah yang demokratis dan non-komunis di Indonesia dalam melawan komunis”. (FRUS 1948 Vol. VI : 357).
Hatta mengharap bisa menumpas pemberontakan Madiun dalam waktu dua minggu. Situasi gawat, karena di bawah Musso, komunis telah menguasai dua pelabuhan dan pengilangan minyak, yang merupakan sandaran dan tempat bergantung bagi pemerintah RI di Jogja
Tanggal 20 September Cochran mengirim tilgram kepada Menlu Marshall, menyatakan bahwa “menurut Hatta, republik benar-benar memerlukan perbekalan untuk keamanan, seperti yang sudah dibicarakan dengan Kuasa Usaha AS, dan amunisi dan persejantaan yang ada sekarang dipakai untuk melawan komunis; bahwa Belanda tidak usah khawatir jika republik menerima bantuan persenjataan, yang akan dipakai untuk melawan musuh bersama”. (FRUS 1948 Vol. VI: 358).

Dalam pekerjaannya, yang membimbing fikiran wakil Amerika dalam Komisi Tiga Negara adalah usaha membendung komunisme di Indonesia. Inilah isi Doktrin Truman, the policy of containment yang mulai digalakkan semenjak tahun 1947. Dalam pelaksanaannya di Eropa, Amerika mendapatkan sekutu andalan Partai Kristen Demokrat dan Partai Sosialis (PSLI) di Itali, jenderal Papagos di Yunani. Maka di Indonesia, Amerika mendapatkan partai Masjoemi dengan Ketuanya Dr Soekiman dan Partai Sosialis Indonesia di bawah pimpinan Soetan Sjahrir. Hubungan baik dan kerjasama Amerika dengan pimpinan Masjoemi berlangsung liwat Frank Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa-Jasa Baik. Mengenai ini Soekiman menyatakan, bahwa “Anggota-anggota dari Komisi Tiga Negara, terutama Prof. Dr Frank Graham yang saya telah kenal persoonlijk, adalah orang-orang yang mempunyai pandangan luas, sahabat daripada paham kemanusiaan dan mempunyai pengertian yang dalam tentang soal-soal hangat di Indonesia pada saat sekarang ini. Saya memuji pidato Prof. Graham yang penuh dengan cita-cita luhur dan pengetahuan yang tinggi atas sejarah manusia”. (Wirjosandjojo, Dr. Soekiman 1984: 191). Juga kalangan pengikut Tan Malaka adalah mendukung pemerintah Hatta dan menentang PKI. Dan yang lebih penting lagi adalah Pemerintah Hatta itu sendiri yang dapat dipergunakan untuk membendung perkembangan komunis. Kerjasama Hatta dengan Amerika Serikat sangat jelas ditunjukkan dalam dokumen-dokumen berbagai tilgram tersebut di atas.

Demikianlah, dengan dikendalikan oleh Amerika Serikat, berlangsung realisasi Doktrin Truman, pembendungan komunisme di Indonesia. Inilah “Peristiwa Madiun” yang selama lebih dari setengah abad telah diuar-uarkan burjuasi sebagai “pemberontakan komunis”. Pemerintah Hatta dengan para pendukungnya adalah menjadi eksekutornya. Partai Masjoemi yang sejak semula tegas-tegas menyatakan anti komunis, bergandengan tangan dengan kekuatan sosialis kanan Partai Sosialis Indonesia di bawah pimpinan Soetan Sjahrir dan penganut aliran Trotskis di bawah pimpinan Tan Malaka yang anti PKI, dengan pengerahan kekuatan bersenjata TNI berintikan Divisi Siluiwangi dibawah komando A.H.Nasution, maka terjadilah Peristiwa Madiun – pembasmian atas kaum kiri - yang bermuara pada terbunuhnya semua pemimpin utama PKI termasuk Musso dan mantan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin, dan tersingkirnya kekuatan kiri dari Pemerintah serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

*****

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Arsip Blog